Dampak Ekonomi Aksi Massa: Pasar Stabil, Jakarta Rugi Rp 55 Miliar
KOMPASIA.id, Jakarta – Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur Ibu Kota. Meski begitu, pasar keuangan domestik masih menunjukkan ketenangan, setidaknya untuk sementara waktu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, estimasi kerugian akibat kerusuhan mencapai Rp 55 miliar. Kerusakan paling besar terjadi pada layanan TransJakarta dengan nilai sekitar Rp 41,6 miliar, disusul kerusakan infrastruktur MRT Jakarta senilai Rp 3,3 miliar. Selain itu, jaringan CCTV dan sarana pengawasan kota mengalami kerusakan sekitar Rp 5,5 miliar.
“Total kerusakan ada Rp 55 miliar. Kerusakan terbesar di sektor transportasi publik, khususnya TransJakarta yang menjadi moda utama warga,” ujar Pramono usai memimpin rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Senin (1/9/2025).
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemprov DKI juga menanggung biaya transportasi gratis bagi masyarakat selama masa kerusuhan. “Subsidi transportasi gratis ini nilainya sekitar Rp 18 miliar sampai sepekan terakhir,” tambah Pramono.
Pasar Masih Tenang
Sementara itu, indikator pasar keuangan masih relatif stabil. Pergerakan rupiah terhadap dolar AS tidak menunjukkan gejolak signifikan, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak dalam kisaran normal. Investor disebut masih melihat situasi politik Indonesia sebagai “jangka pendek” sehingga tidak menimbulkan kepanikan.
Namun sejumlah analis mengingatkan potensi risiko jangka panjang. “Kalau eskalasi politik berlanjut, investor asing bisa menahan modal masuk atau bahkan menarik dana dari pasar domestik,” kata seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.
Ketegangan politik dinilai bisa menekan sektor transportasi, pariwisata, hingga kepercayaan investor, apalagi jika kerusuhan meluas ke luar Jakarta.
Kekhawatiran Berlanjut
Meski aktivitas pasar tetap terkendali, beban fiskal pemerintah daerah meningkat akibat subsidi darurat dan biaya perbaikan infrastruktur. “Kerugian infrastruktur memang bisa dipulihkan, tapi yang paling dikhawatirkan adalah efek berantai pada iklim investasi,” ujar pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Dian Wibowo.
Dengan situasi politik yang belum sepenuhnya mereda, pelaku usaha dan masyarakat masih menunggu kepastian langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas.
